Demi PP 37 Rakyat Diabaikan

Standard

Entah apa yang ada dalam pikiran segelintir anggota DPRD sekarang ini. Di saat rakyat sedang tertimpa aneka musibah dan semakin merosotnya kesejahteraan akibat kenaikan harga beras, “oknum” DPRD malah sibuk “berjuang” untuk menumpuk kekayaan.          Senin, 12 Februari 2007, sekitar seribu anggota DPRD yang tergabung dalam Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia), dan Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (BKPDPSI) hadir di Jakarta. Mereka mengadakan rapat di sebuah hotel bintang
lima dengan tujuan: menolak revisi PP No 37 Tahun 2006.
         

Seperti diberitakan di berbagai media, pemerintah berniat untuk merevisi PP No 37 Tahun 2006 karena mendapat kecaman dari banyak pihak. Selain dinilai memberatkan keungan daerah (baca: uang rakyat), PP 37 juga melanggar sejumlah  undang-undang seperti UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.          

Seolah tak rela penghasilannya dipangkas, aksi menolak revisi PP 37 dijalankan sejumlah anggota DPRD. Mereka ngotot bahwa PP 37 legal secara hukum dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk merevisi apalagi membatalkannya. Mereka tidak bersedia mengembalikan dana rapelan yang telanjur diterima. Berjuang untuk Siapa?          Kembali kita menyaksikan tontonan paling memilukan dengan aktor anggota dewan yang terhormat. Demi mengejar uang rapelan tunjangan komunikasi intensif sesuai amanat PP 37, mereka mengabaikan perasaan rakyat. Alih-alih memperjuangkan suara rakyat sebagai konstituen, anggota DPRD malah meminta pemerintah agar jangan mendengarkan “suara” sebagian rakyat yang menuntut pembatalan PP 37.         

Kalau anggota DPRD saja sudah tidak mau mendengarkan suara rakyat—diperparah lagi dengan meminta pemerintah mengabaikan suara sebagian rakyat—maka kita patut mempertanyakan perjuangan anggota DPRD. Mereka berjuang untuk siapa, rakyat atau pribadi?          Jelaslah, bahwa DPRD lebih mementingkan memperjuangkan kenaikan penghasilan dibanding membela aspirasi rakyat. Ketika rakyat di Jakarta tertimpa musibah banjir dan sedang berjuang melawan penyakit pascabencana, seribuan anggota DPRD malah berdemo di “depan mata” mereka menuntut pembatalan revisi PP 37 (baca: kenaikan penghasilan).         

Kini rakyat semakin bisa melihat, menilai, dan akhirnya meratapi wakil rakyat hasil pilihannya. Menyedihkan memang. Namun, itulah faktanya. Kinerja wakil rakyat semakin hari semakin jauh dari harapan.  Penuh Kontroversi         

Pemberlakuan PP No 37 / 2006 memang sarat akan kontroversi. Salah satunya adalah perihal berlaku surutnya pembayaran tunjangan komunikasi intensif sejak 1 Januari 2006. Padahal PP tersebut baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan November 2006. Akibatnya, kas daerah harus memberikan dana puluhan juta rupiah kepada setiap anggota DPRD di awal 2007.          

Terhadap dana rapelan di awal tahun, ada sebagian anggota DPRD yang sudah menerimanya. Sebagian sudah mengembalikan. Namun masih ada juga yang menolak mengembalikannya. Alasannya sungguh di luar dugaan: sudah habis untuk membeli mobil atau membayar utang.         

Tunjangan komunikasi yang selama ini didambakan DPRD ternyata telah disalahgunakan—paling tidak tercermin dari pengakuan beberapa anggota dewan. Sehingga, amat kontras dengan pernyataan sejumlah anggota DPRD yang menyebutkan bahwa tunjangan komunikasi sesuai PP 37 masih kurang, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk “berkomunikasi” dengan konstituen. Bagaimana tidak kurang, kalau dana komunikasi dipakai untuk kredit mobil baru?         

Pembayaran tunjangan komunikasi yang berlaku surut dinilai hanya mengakomodir kebutuhan anggota legislatif daerah. Hal itu tentu memberatkan keuangan daerah. Bahkan, ada daerah yang jika PP 37 diberlakukan, hampir separuh PAD-nya habis untuk membayar uang rapelan anggota DPRD di daerahnya.         

Pemerintah Masih Bingung?         

Sebagian kalangan bahkan menilai, bahwa PP 37 / 2006 hanyalah sebuah cara untuk melegalkan korupsi. Untuk itu, PP 37 harus dibatalkan. Walaupun pemerintah pusat sudah menyuarakan revisi terhadap PP 37, namun sampai saat ini masih dicari formula legalnya. Kelihatannya pemerintah masih bingung untuk mengatur pengembalian dana rapelan yang telanjur diterima anggota DPRD. Hal tersebut diakui sendiri Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra (Kompas, 17/02/2007).         

Sementara itu, menurut ahli hukum tata Negara Universitas Indonesia, Satya Arinanto, berdasarkan azas lex posteriori derogate lex priori (ketentuan yang berlaku kemudian mengesampingkan ketentuan yang berlaku sebelumnya), maka revisi PP 37 / 2006 secara teoritis bisa membatalkan PP 37.         

Sekarang kita tinggal menanti keputusan pemerintah. Sebuah “blunder” dengan memberlakukan PP 37 /2006 harus dibayar mahal dengan sebuah kebingungan. Hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bersama di masa yang akan datang. 

Jangan Abaikan Rakyat         

Saat ini rakyat kecil sedang menderita banyak cobaan. Bencana datang di mana-mana. Harga beras naik tak terkendali. Kesulitan hidup kian terasa.         

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dituntut lebih mengerti perasaan rakyat yang diwakili. Jangan abaikan rakyat demi kepentingan sesaat. Mengabaikan rakyat berarti sebuah “pengkhianatan”.   Tuntutan pembatalan revisi PP 37 jelas menentang aspirasi sebagian besar masyarakat. Apalagi sejumlah dewan pimpinan pusat beberapa partai besar telah meminta anggotanya yang duduk di DPRD untuk mengembalikan uang rapelan.

Akhirnya, kita berharap kontroversi PP 37 segera diakhiri. Pengembalian dana rapelan harus diatur dalam revisi PP 37. Kalau perlu, bagi yang tidak bersedia mengembalikan uang rapelan, potong saja gajinya setiap bulan. Tentu saja setelah hal tersebut diatur dalam PP yang baru.

** Artikel ini dimuat di Harian Waspada 21 Februari 2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s