2015 Ford Everest, New Generation of SUV Ford

Standard

Ford Everest is a kind of mid-size car sport utility vehicle (SUV) that produced by the Manufacturer of Ford Motor Company located in Thailand. The production of this car was done from 2003 until now. Right now, the information comes to public that general Design of 2015 Ford Everest Ford was appeared in Bangkok, Thailand show. The car will be launched by utilizing more powerful appearance. Therefore, you will find that exterior of the car will be more both attractive and distinctive than before. Modern, lighter and good-looking of the car can be known from contemporary materials of its body.

Specifications, Features and Engine

2015 Ford Everest is designed to provide four-door so you and your family will be easy to come in to the car. The car will also be equipped by utilizing valuable three rows of seats, one in the front for a driver and a passenger and two rows in the back for 6 passengers, so the car can accommodate 7 passengers. Moreover, the lighting of the car will be designed by using beautiful LED technology, so modern and luxury appearance will be shown up beautifully.

2015 Ford Everest

 

The best features of the car will also completed the modern design because it will provide the powerful mounted 8-inch touch screen by providing SYNC 2 infotainment system. The system will help you to give more powerful experience in driving and staying in the car. The nice system is obtained and developed from the working together between the manufacturer and Microsoft. In addition, the car also has Ford Focus feature so it can help you to make your driving become easier and stay focus more and more. Continue reading

2015 Nissan 370Z Nismo with More Aerodynamic-Looking

Standard

 

Nissan is one automotive manufacturer comes from Japan Asia. This brand is main division of Nissan Group that becomes the sixth bigger automotive manufacturer in the world. The manufacturer stays in nice position after some reputable brands such as Toyota, General Motors, Volkswagen AG, Hyundai Motor Group, and Ford. For keeping the existence in automotive market, the manufacturer decide to launch new product of Nissan namely 2015 Nissan 370Z Nismo. The car will launch by utilizing more aerodynamic-looking design. You can check from the both functional and optimize design interior and exterior of the car. Therefore, in short time, you will find car with most sporting intentions and tech grade design.

Specifications, Features, and Engine

The 2015 370Z NISMO will be equipped by utilizing the same front engine with previous model, but this will apply rear wheel configuration. The car will also be more distinctive because it will use new exterior appearance. Furthermore, you will be greeted to obtain the car because it will be utilized by utilizing wheels and useful enhanced interior. The lighting will be completed by utilizing LED lighting daytime running and black bezels. For making the best acceleration, the car will be completed by using 7-speed automatic transmission.2015 Nissan 370Z Nismo

Nice features of this car can also be used. Of course, you can utilize nice hard drive-based navigation system so you will obtain useful 7-inch VGA touch display, satellite radio, Bose sound system to listen great music, backup camera to protect your file photos, a nice Homelink Universal Transceiver, and Bluetooth streaming audio for making connection with other devices. The features will guide you to obtain different experience when you are driving your car as well as possible so you can fell become more concentration in your driving process. Continue reading

Demi PP 37 Rakyat Diabaikan

Standard

Entah apa yang ada dalam pikiran segelintir anggota DPRD sekarang ini. Di saat rakyat sedang tertimpa aneka musibah dan semakin merosotnya kesejahteraan akibat kenaikan harga beras, “oknum” DPRD malah sibuk “berjuang” untuk menumpuk kekayaan.          Senin, 12 Februari 2007, sekitar seribu anggota DPRD yang tergabung dalam Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia), dan Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (BKPDPSI) hadir di Jakarta. Mereka mengadakan rapat di sebuah hotel bintang
lima dengan tujuan: menolak revisi PP No 37 Tahun 2006.
         

Seperti diberitakan di berbagai media, pemerintah berniat untuk merevisi PP No 37 Tahun 2006 karena mendapat kecaman dari banyak pihak. Selain dinilai memberatkan keungan daerah (baca: uang rakyat), PP 37 juga melanggar sejumlah  undang-undang seperti UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.          

Seolah tak rela penghasilannya dipangkas, aksi menolak revisi PP 37 dijalankan sejumlah anggota DPRD. Mereka ngotot bahwa PP 37 legal secara hukum dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk merevisi apalagi membatalkannya. Mereka tidak bersedia mengembalikan dana rapelan yang telanjur diterima. Berjuang untuk Siapa?          Kembali kita menyaksikan tontonan paling memilukan dengan aktor anggota dewan yang terhormat. Demi mengejar uang rapelan tunjangan komunikasi intensif sesuai amanat PP 37, mereka mengabaikan perasaan rakyat. Alih-alih memperjuangkan suara rakyat sebagai konstituen, anggota DPRD malah meminta pemerintah agar jangan mendengarkan “suara” sebagian rakyat yang menuntut pembatalan PP 37.         

Kalau anggota DPRD saja sudah tidak mau mendengarkan suara rakyat—diperparah lagi dengan meminta pemerintah mengabaikan suara sebagian rakyat—maka kita patut mempertanyakan perjuangan anggota DPRD. Mereka berjuang untuk siapa, rakyat atau pribadi?          Jelaslah, bahwa DPRD lebih mementingkan memperjuangkan kenaikan penghasilan dibanding membela aspirasi rakyat. Ketika rakyat di Jakarta tertimpa musibah banjir dan sedang berjuang melawan penyakit pascabencana, seribuan anggota DPRD malah berdemo di “depan mata” mereka menuntut pembatalan revisi PP 37 (baca: kenaikan penghasilan).         

Kini rakyat semakin bisa melihat, menilai, dan akhirnya meratapi wakil rakyat hasil pilihannya. Menyedihkan memang. Namun, itulah faktanya. Kinerja wakil rakyat semakin hari semakin jauh dari harapan.  Penuh Kontroversi         

Pemberlakuan PP No 37 / 2006 memang sarat akan kontroversi. Salah satunya adalah perihal berlaku surutnya pembayaran tunjangan komunikasi intensif sejak 1 Januari 2006. Padahal PP tersebut baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan November 2006. Akibatnya, kas daerah harus memberikan dana puluhan juta rupiah kepada setiap anggota DPRD di awal 2007.          

Terhadap dana rapelan di awal tahun, ada sebagian anggota DPRD yang sudah menerimanya. Sebagian sudah mengembalikan. Namun masih ada juga yang menolak mengembalikannya. Alasannya sungguh di luar dugaan: sudah habis untuk membeli mobil atau membayar utang.         

Tunjangan komunikasi yang selama ini didambakan DPRD ternyata telah disalahgunakan—paling tidak tercermin dari pengakuan beberapa anggota dewan. Sehingga, amat kontras dengan pernyataan sejumlah anggota DPRD yang menyebutkan bahwa tunjangan komunikasi sesuai PP 37 masih kurang, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk “berkomunikasi” dengan konstituen. Bagaimana tidak kurang, kalau dana komunikasi dipakai untuk kredit mobil baru?         

Pembayaran tunjangan komunikasi yang berlaku surut dinilai hanya mengakomodir kebutuhan anggota legislatif daerah. Hal itu tentu memberatkan keuangan daerah. Bahkan, ada daerah yang jika PP 37 diberlakukan, hampir separuh PAD-nya habis untuk membayar uang rapelan anggota DPRD di daerahnya.         

Pemerintah Masih Bingung?         

Sebagian kalangan bahkan menilai, bahwa PP 37 / 2006 hanyalah sebuah cara untuk melegalkan korupsi. Untuk itu, PP 37 harus dibatalkan. Walaupun pemerintah pusat sudah menyuarakan revisi terhadap PP 37, namun sampai saat ini masih dicari formula legalnya. Kelihatannya pemerintah masih bingung untuk mengatur pengembalian dana rapelan yang telanjur diterima anggota DPRD. Hal tersebut diakui sendiri Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra (Kompas, 17/02/2007).         

Sementara itu, menurut ahli hukum tata Negara Universitas Indonesia, Satya Arinanto, berdasarkan azas lex posteriori derogate lex priori (ketentuan yang berlaku kemudian mengesampingkan ketentuan yang berlaku sebelumnya), maka revisi PP 37 / 2006 secara teoritis bisa membatalkan PP 37.         

Sekarang kita tinggal menanti keputusan pemerintah. Sebuah “blunder” dengan memberlakukan PP 37 /2006 harus dibayar mahal dengan sebuah kebingungan. Hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bersama di masa yang akan datang. 

Jangan Abaikan Rakyat         

Saat ini rakyat kecil sedang menderita banyak cobaan. Bencana datang di mana-mana. Harga beras naik tak terkendali. Kesulitan hidup kian terasa.         

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dituntut lebih mengerti perasaan rakyat yang diwakili. Jangan abaikan rakyat demi kepentingan sesaat. Mengabaikan rakyat berarti sebuah “pengkhianatan”.   Tuntutan pembatalan revisi PP 37 jelas menentang aspirasi sebagian besar masyarakat. Apalagi sejumlah dewan pimpinan pusat beberapa partai besar telah meminta anggotanya yang duduk di DPRD untuk mengembalikan uang rapelan.

Akhirnya, kita berharap kontroversi PP 37 segera diakhiri. Pengembalian dana rapelan harus diatur dalam revisi PP 37. Kalau perlu, bagi yang tidak bersedia mengembalikan uang rapelan, potong saja gajinya setiap bulan. Tentu saja setelah hal tersebut diatur dalam PP yang baru.

** Artikel ini dimuat di Harian Waspada 21 Februari 2007